PERDAGANGAN RISIKO UNTUK PENGELOLAAN BANJIR ANTARDAERAH

Tulisan ini dimuat di harian Solopos, Selasa, 3 Februari 2009...
Pola penangan yang dibutuhkan adalah pola penanganan terpadu meliputi seluruh Daerah Aliran Sungai (DAS) dengan upaya mitigasi yang lebih luas (tidak hanya mitigasi struktural) dan melibatkan seluruh stakeholder (Pemkot, Proyek Bengawan Solo, Jasa Tirta, Dephut, Perhutani, PDAM , dunia usaha, dan masyarakat). Di sini masih timbul masalah karena meskipun sudah sejak lama ada wacana kerjasama antardaerah kabupaten/kota di Solo Raya yang dahulu sering disebut Subosukowonosraten (Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Wonogiri, Sragen, dan Klaten) dalam pengelolaan pembangunan dan tata ruang, termasuk pengelolaan banjir, implementasinya “masih buntu”. Dengan demikian perlu ada terobosan untuk memecah “kebuntuan” tersebut.

Penulis menawarkan penerapan sistem perdagangan risiko bencana dalam pengelolaan banjir antar-daerah (risk trading in trans-boundary flood management) yang dikembangkan Chang (2008). Chang (2008) memperkenalkan sebuah pasar mitigasi banjir (flood mitigation market) dengan transaksi surat ijin mitigasi banjir yang diperdagangkan (Tradeable Flood Mitigation Permit atau disingkat TFMP). TFMP menawarkan perspektif baru untuk kolaborasi antardaerah dengan menyediakan sarana untuk saling tukar sumberdaya antara daerah hulu dengan daerah hilir. TFMP ditujukan untuk melengkapi persetujuan kerjasama antar daerah yang sudah ada atau lembaga yang sudah berjalan, dan bukan menggantikannya. Pertimbangannya adalah TFMP sangat erat kaitannya dengan pengelolaan banjir (flood management) dan perencanaan tata ruang (spatial planning).

Aktivitas pemanfaatan lahan di kawasan hulu DAS akan berpengaruh baik menguntungkan maupun merugikan daerah hilir terkait dengan pengurangan maupun peningkatan risiko banjir (flood risk reduction or risk amplification). Pembangunan waduk di daerah hulu, akan mengurangi risiko banjir di daerah hilir, sebaliknya penambahan daerah terbangun (urbanisasi) di daerah hulu akan meningkatkan risiko banjir daerah hilir. Pada kasus pertama, daerah hilir membayar daerah hulu, sebaliknya pada kasus kedua daerah hilir menerima pembayaran dari daerah hulu. Konsep timbal balik perdagangan risiko menggunakan prinsip internalisasi eksternalitas (internalising externalities) menggunakan sarana finansial langsung (direct financial).

Secara mudahnya, jika Kota Solo ingin bebas dari banjir, maka Kota Solo bisa meminta daerah hulu (misal Karanganyar, Klaten atau Boyolali) untuk membangun waduk, situ, mempertahankan atau menambah kawasan lindung dan penyangganya, untuk mengurangi risiko banjir di Kota Solo, dengan cara membayar sejumlah uang tertentu. Dalam konsep perdagangan risiko, tidak berarti pihak hilir selalu menjadi pihak yang membayar atas aktivitas pemanfaatan lahan di hulu, namun pihak hilir juga berhak menuntut hak apabila aktivitas di hulu merugikan pihak di hilir.

Peningkatan daerah terbangun di hulu (khususnya di kawasan lindung dan penyangga) dapat meningkatkan risiko banjir di hilir. Hal ini terkait dengan berkurangnya daerah resapan, sehingga ketika terjadi hujan yang besar, akan semakin banyak air yang dikirimkan ke daerah bawah. Akibatnya, kemungkinan kerugian banjir semakin besar. Penggunaan kawasan lindung dan penyangga menjadi area terbangun merupakan bentuk penyimpangan yang dapat menjadi dasar tuntutkan oleh pihak hilir.

Perdagangan risiko bisa menjadi pemercepat direalisasikannya pembangunan infrastruktur pengendalian banjir karena dimungkinkan tersedianya anggaran (karena adanya insentif) di satu sisi. Di sisi lain, bisa menjadi instrumen pengendalian tata ruang, karena daerah hulu akan lebih berhati-hati dalam memanfaatkan ruang agar tidak dituntut membayar ganti rugi (disinsentif). Pada akhirnya, daerah hulu cenderung untuk memilih pemanfaatan lahan yang sesuai dengan peruntukannya yaitu kawasan lindung dan penyangga karena akan mendapat insentif. Dengan demikian keserasian tata ruang dan pengelolaan banjir dapat seiring sejalan.